Keberadaan Barang Publik dan Eksternalitas
BAB I
PENDAHULUAN
Dalam kehidupan sehari-hari, tentunya kita pernah mendengar tentang
barang-barang publik. Berbicara tentang barang publik, maka akan terlintas
dalam benak kita tentang benda-benda atau tempat-tempat yang dengan sengaja
dirancang atau dibuat oleh pemerintah untuk rakyatnya.
Aktifitas pemerintah dapat mempunyai eksternalitas yang penting. Seluruh
warga negara akan merasakan manfaat atas berbagai barang yang dibeli oleh
pemerintah. Contohnya, penyediaan pertahanan umum. Seluruh masyarakat
mendapatkan manfaat dari hal itu, apakah mereka membayar pajak atau tidak.
Pemerintah menetapkan sesuatu seperti undang-undang hak milik dan hukum
kontrak yang menciptakan lingkungan hukum dimana transaksi ekonomi terjadi.
Keuntungan yang timbul dari lingkungan ini dinikmati oleh seluruh masyarakat.
Pemerintah menyediakan banyak barang publik kepada masyarakat. Sekilas,
pemerintah tidak jauh berbeda dengan organisasi lain seperti serikat pekerja,
asosiasi profesional, atau bahkan perkumpulan seperti klub mahasiswa. Mereka
memberikan manfaat dan menciptakan kewajiban bagi para anggotanya. Pemerintah
berbeda, terutama karena mereka dapat mencapai skala ekonomis dan karena
pemerintah mempunyai kemampuan untuk membiayai aktivitas mereka melalui
pendapatan pajak. Umumnya, barang publik harus disediakan oleh pemerintah. Barang ini dikonsumsi secara kolektif. Hal ini dilakukan oleh pemerintah karena pada umumnya swasta enggan
terlibat dalam penyediaan tersebut. Oleh karena itu, dalam makalah ini penyusun
akan membahas tentang barang publik.
BAB II
PEMBAHASAN
A. Barang Publik (Public
Goods) dan Barang Privat (Private
Goods)
Secara umum barang publik biasa dipahami sebagai sesuatu yang dapat
dinikmati atau dibutuhkan oleh semua orang. Suatu barang publik merupakan
barang-barang yang tidak dapat dibatasi siapa penggunanya dan sebisa mungkin
bahkan seseorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang
publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan
mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik memiliki
sifat non-rival dan non-eksklusif. Ini berarti konsumsi atas
barang tersebut oleh suatu individu tidak akan mengurangi jumlah barang yang
tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya dan non-eksklusif berarti
semua orang berhak menikamti manfaat dari barang tersebut. Contoh barang publik
ini diantaranya udara, cahaya matahari, papan marka jalan, lampu lalu lintas,
pertahanan nasional, pemerintahan dan sebagainya. Akan sulit untuk menentukan
siapa saja yang boleh menggunakan papan marka jalan misalnya, karena
keberadaannya memang untuk konsumsi semua orang.
Barang publik (public goods)
adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan
mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut. Barang publik sempurna (pure public goods) adalah barang yang
harus disediakan dalam jumlah dan kualitas yang sama terhadap seluruh anggota
masyarakat. Barang publik hampir sama dengan barang kolektif. Bedanya, barang
publik adalah untuk masyarakat secara umum (keseluruhan), sementara barang
kolektif dimiliki oleh satu bagian dari masyarakat (satu komunitas yang lebih
kecil) dan hanya berhak digunakan secara umum oleh komunitas tersebut.
Sedangkan Barang privat adalah barang yang diperoleh melalui mekanisme
pasar, dimana titik temu antara produsen dan konsumen adalah mekanisme harga.
Sebagian besar barang yang kita konsumsi adalah barang privat, yaitu barang
yang hanya dapat digunakan oleh satu konsumen pada satu waktu. Misalnya, ketika
seseorang sedang memakan kue miliknya, orang lain tidak dapat melakukan hal
serupa. Eksklusivitas kepemilikan menjadi faktor pembeda utama barang privat
dengan barang publik.
Sifat-sifat barang privat tersebut adalah sebagai berikut:
1) Rivalrous consumption, dimana konsumsi oleh satu konsumen akan mengurangi atau menghilangkan
kesempatan pihak lain untuk melakukan hal serupa. Terjadi rivalitas antar calon
konsumen dalam mengkonsumsi barang ini.
2) Excludable consumption, dimana konsumsi suatu barang dapat dibatasi hanya pada mereka yang
memenuhi persyaratan tertentu (biasanya harga), dan mereka yang tidak membayar atau
tidak memenuhi syarat dapat dikecualikan dari akses untuk mendapatkan barang
tersebut (excludable). Contohnya,
pakaian di toko hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membeli atau membayar,
sementara mereka yang tidak membayar tidak dapat menikmati pakaian tersebut.
3) Scarcity, yaitu kelangkaan atau keterbatasan dalam jumlah. Kelangkaan dan
ketersediaan inilah yang menimbulkan kedua sifat sebelumnya.
Barang privat biasanya
memang diadakan untuk mencari profit atau laba. Karena sifat-sifatnya tadi, barang privat dapat
menjaga efisiensi pasar dalam pengadaannya. Efisiensi inilah yang menarik minat
sektor swasta dan menimbulkan pemahaman bahwa barang privat adalah barang yang
diproduksi oleh sektor swasta. Meskipun begitu, pemerintah pun sebenarnya dapat
berlaku sebagai sektor swasta dan menjadi bagian dari pasar dalam penyediaan
barang privat untuk tujuan-tujuan tertentu.
B. Perbedaan barang publik
dengan barang yang lain
1)
Non-eksklusivitas
Salah satu sifat yang
membedakan barang publik dengan barang lain adalah apakah orang dapat
dikecualikan dari manfaat barang tersebut atau tidak. Bagi kebanyakan barang
pribadi, pengecualian tentu saja sangat dimungkinkan. Pertahanan nasional
merupakan contoh standar. Sekali suatu angkatan bersenjata dibentuk, setiap
orang di suatu negara tersebut diuntungkan, apakah dia membayar atau tidak.
Barang noneksklusif ini dapat dilawan dengan barang konsumsi pribadi yang
eksklusif, seperti mobil atau film dimana pengecualian-pengecualian merupakan
suatu masalah sederhana. Mereka yang tidak membayar barang pribadi tersebut
tidak menerima jasa yang dijanjikan oleh barang tersebut.
2)
Non-rivalitas
Sifat kedua yang
menjadi karakter dari barang-barang publik adalah nonrivalitas. Barang-barang
nonrivalitas adalah barang dimana manfaatnya dapat diberikan bagi pengguna
tambahan dengan biaya marjinal nol. Pada sebagian besar barang, tambahan jumlah
konsumsi membutuhkan sejumlah biaya produksi marjinal. Misalkan tambahan
pemirsa pada satu saluran televisi tidak akan menambah biaya meskipun tindakan
ini menyebabkan terjadinya tambahan konsumsi. Konsumsi oleh tambahan pengguna
dari barang semacam itu adalah nonrivalitas/nonpersaingan sehingga tambahan
konsumsi tersebut membutuhkan biaya marjinal sosial dari produksi sebesar nol,
konsumsi tersebut tidak mengurangi kemampuan orang lain untuk mengkonsumsi.
C. Macam-macam Barang Publik
Barang publik memiliki dua sifat atau dua aspek yang terkait dengan
penggunaannya, yaitu :
1)
Non-rivalry
Berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan
mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengkonsumsi barang tersebut.
Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi
menfaat yang diperoleh orang lain. Contoh, dalam kondisi normal, apabila kita
menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun
tetap dapat mengambil manfaat yang sama.
2)
Non-excludable
Berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat
menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam
konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat
menikmati barang tersebut. Contoh, masyarakat membayar pajak kemudian
diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian, dapat
menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar
pajak saja. Mereka yang tidak membayar pun dapat mengambil menfaat atas jasa
tersebut. Singkatnya, tidak ada yang dapat dikecualikan (excludable) dalam mengambil manfaat atas barang publik.
D. Macam-macam Barang
1)
Barang pribadi
Barang pribadi adalah barang-barang yang ekskludabel dan rival. Contoh: Es Cendol. Es cendol jelas
bersifat ekskludabel karena kita bisa mencegah orang lain dari mengkonsumsinya.
Es cendol juga bersifat rival karena, jika hanya ada satu es cendol, dan ada
seseorang yang mengkonsumsinya maka orang lain tidak bisa mengkonsumsinya.
2)
Barang publik
Barang publik adalah barang-barang yang tidak ekskludabel dan juga tidak
rival. Artinya siapa saja tidak bisa mencegah untuk memanfaatkan barang ini,
dan konsumsi seseorang atas barang ini tidak mengurangi peluang orang lain
melakukan hal yang sama. Contoh: pertahanan suatu negara aman karena mampu
melawan setiap serangan dari negara lain, maka siapa saja di negara itu tidak
bisa dicegah untuk menikmati rasa aman, peluang bagi orang lain untuk turut
menikmati keamanan sama sekali tidak berkurang.
3)
Sumber daya milik bersama (common resources)
Common resource adalah barang-barang yang tidak ekskludabel, namun rival. Contoh: ikan
laut. Tidak ada seseorang yang melarang menangkap ikan laut, atau meminta
bayaran kepada nelayan atas ikan-ikan yang mereka tangkap. Namun ada saat
seseorang melakukannya, maka jumlah ikan di laut berkurang, sehingga kesempatan
orang lain melakukan hal yang sama menjadi berkurang.
4)
Adapula barang yang ekskludabel, namun tidak memiliki rival
Adapun barang seperti ini muncul
dalam situasi monopoli ilmiah, yaitu produksi yang dikuasai oleh satu
perusahaan. Contoh: Jasa pemadam kebakaran suatu kota kecil. Sangatlah mudah
mencegah seseorang menikmati jasa ini. Petugas kebakaran dapat membiarkan
sebuah rumah terbakar begitu saja. Namun jasa perlindungan kebakaran ini
tidaklah bersifat rival, karena kebakaran rumah tidak terjadi setiap saat, dan
setiap rumah memperoleh perlindungan yang sama. Petugas pemadam kebakaran lebih
sering menunggu daripada beraksi memadamkan kebakaran, sehingga melindungi
sebuah rumah tambahan tidak akan mengurangi kualitas perlindungan mereka pada
rumah-rumah lain. Dengan kata lain, begitu pemerintah kota membuat anggaran
untuk jasa pemadam kebakaran, maka tambahan untuk melindungi tambahan satu
rumah baru sangatlah kecil.
E.
Barang Publik yang Penting
1)
Pertahanan Nasional
Jika suatu negara berhasil dipertahankan, tidak ada seorang pun yang bisa
dicegah untuk menikmati manfaatnya. Ketika seseorang menikmati manfaatnya,
manfaat yang dirasakan oleh orang lain tidak akan berkurang. Oleh sebab itu,
pertahanan nasional tidak bersifat ekskludabel maupun rival.
2) Penelitian ilimu pengetahuan
Jika seorang matematikawan menemukan sebuah teorima baru, maka teorima
tersebut akan masuk kedalam ilmu pengetahuan yang boleh dimanfaatkan siapa saja
secara gratis. Karena pengetahuan adalah barang publik, maka
perusahaan-perusahaan swasta yang mencari keuntungan cenderung untuk menumpang
gratis pada pengetahuan yang ditemukan oleh pihak lain, dan hasilnya,
perusahan-perusahaan ini mengalokasikan sumber-sumber daya yang terlalu sedikit
untuk menciptakan pengetahuan baru. Dengan
hak paten, penemuannya bisa menikmati sendiri sebagian besar manfaatnya sampai
batas waktu tertentu. Sebaliknya, seorang matematikawan tidak dapat mematenkan
teorimanya karena pengetahuan umum seperti itu dapat digunakan oleh siapa saja
dengan gratis. Dengan kata lain, berkat adanya undang-undang hak paten,
pengetahuan spesifik dan teknis sifatnya ekskludabel, sedangkan pengetahuan
umum tidak bisa dijadikan ekskludabel.
3)
Pengentasan Kemiskinan
Sistem kesejahteraan bersama memberikan sedikit uang kepada keluarga
miskin. Begitu juga, program makanan murah ditujukan untuk mengurangi biaya
pembelian makanan bagi keluarga miskin berbagai program tempat tinggal dari
pemerintah membuat harga tempat tinggal lebih terjangkau. Program-program anti
kemiskinan ini dibiayai oleh pajak yang dipungut permerintah dari keluarga atau
individu yang sukses secara finansial.
F. Sumber Daya Milik Bersama
Sama halnya dengan barang publik, sumber daya milik bersama tidak
ekskludabel, yaitu sumber-sumber daya ini tersedia secara gratis bagi siapa
saja yang ingin memanfaatkannya. Namun, tidak seperti barang publik, sumber
daya milik bersama berifat rival, yaitu pemanfaatannya oleh seorang akan
mengurangi peluang orang lain untuk melakukan hal serupa. Maka, sumber daya
milik bersama menimbulkan masalah baru. Setelah barang jenis ini disediakan,
para pembuatan kebijakan perlu mempertimbangkan seberapa banyak barang jenis
ini dimanfaatkan.
Sumber daya milik bersama yang penting, yakni
sebagai berikut:
1)
Air dan Udara Bersih
Pasar tidak mampu melindungi lingkungan hidup dengan baik. Polusi merupakan
eksternalitas negatif yang dapat diatasi oleh pemerintah dengan regulasi atau
pemberlakuan pajak atas kegiatan-kegiatan yang menghasilkan polusi.
2)
Jalan yang padat
Jalan bisa merupakan barang publik atau sumber daya milik bersama. Jika
jalan raya tidak padat, maka pemanfaatannya oleh seseorang tidak akan
mempengaruhi orang lain. Pada kasus ini, jalan raya bukan barang rival, dan
karenanya jalan raya dalam keadaan padat, jalan raya menjadi semakin padat, dan
orang-orang lain harus mengendarai kendaraan yang lebih lambat. Pada kasus ini,
jalan raya adalah sumber daya milik bersama.
G. Free Riders dalam Penyediaan Barang
Publik
Free riders adalah permasalahan yang muncul dalam penyediaan barang publik terkait
dengan kedua sifatnya, yaitu Non-rivalry dan Non-excludable. Free riders ini adalah mereka yang ikut
menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara
sebenarnya ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang publik
tersebut. Contohnya adalah mereka yang tidak membayar pajak tadi, tapi ikut
menikmati jasa-jasa atau barang-barang yang diadakan atas biaya pajak. Contoh
lain, sebuah jalan desa dibangun dengan kerja bakti. Free rider adalah mereka yang tidak ikut kerja bakti, tetapi
kemudian ikut menggunakan jalan desa tersebut.
Penyebab sektor bisnis gagal dalam menyediakan barang publik, yaitu dilihat
dari sifatnya yang non-excludable, bahwa apabila suatu barang publik tersedia,
tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang
tersebut, sektor swasta tentu akan menyerahkan pada pihak lain untuk mengadakan
barang publik karena terlalu tidak efisien bagi mereka. Hal ini kemudian
menimbulkan penafsiran bahwa barang publik adalah barang yang harus disediakan
oleh pemerintah. Hal ini tidak selamanya benar. Karena penggunaannya yang untuk
publik, maka pada hakikatnya, publiklah yang juga harus menyediakannya. Sektor
swasta biasanya kemudian mengembangkan cara-caranya sendiri untuk mengatasi
efek eksternalitas dan free rider yang
dapat menimbulkan inefisiensi tersebut. Contoh: sistem jalan toll, sehingga
hanya mereka yang membayar yang dapat menggunakan jalan tersebut.
Pemerintah pun pada hakikatnya hanya dapat terwujud karena diadakan oleh
publik. Pihak pemerintah pun mengadakan barang publik dengan meminta kontribusi
dari publik, diantaranya dengan pajak. Selain itu, sering kali juga pemerintah
dapat bertindak sebagai fasilitator penyedia barang publik untuk kemudian hanya
masyarakat tertentu yang bisa menikmatinya, atau untuk meningaktkan efisiensi
produksinya kemudian bekerja sama dengan sektor swasta dengan batasan-batasan
tertentu. Contohnya penyediaan tenaga listrik atau pengolahan air bersih, yang
hanya dapat dinikmati oleh mereka yang membayar untuk itu, atau membangun jalan
dan jembatan juga dari pajak, dan sebagainya. Bisa saja kemudian masyarakat
sendiri yang menyedaikan barang publik untuk pemenuhan kebutuhannya, misalnya
dengan kerja bakti dan sebagainya.
H. Barang Publik
dan Eksternalitas
1) Eksternalitas
dan efisiensi pasar
Eksternalitas adalah kerugian atau keuntungan yang diderita atau dinikmati
pelaku ekonomi karena tindakan pelaku ekonomi lain yang tidak tercermin dalam
harga pasar. Sedangkan efisiensi pasar adalah suatu keadaan apabila suatu pasar
sudah dapat mengalokasikan seluruh sumber-sumber daya yang pada umumnya secara
efisien.
Pada bagian ini kita akan memakai perangkat-perangkat analisis yang
menelaah bagaimana eksternalitas mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Analisis
yang kita lakukan di sini akan menunjukkan secara jelas, mengapa eksternalitas
menyebabkan pasar mengalokasikan sumber-sumber secara tidak efisien. Untuk
memperjelas gambarannya, kita perlu mengambil sebuah pasar tertentu, sebagai
contoh kasus. Kita ambil saja pasar aluminium. Kita mengingat kembali, bahwa
kurva penawaran dan kurva permintaan mengandung informasi-informasi penting
tentang biaya dan keuntungan (cost and benefit). Kurva permintaan aluminium
mencerminkan nilai aluminium bagi para pembelinya, dan nilai itu dihitung
berdasarkan harga yang mau mereka bayarkan. Pada setiap kuantitas, ketinggian
kurva permintaan menunjukkan kesediaan membayar para konsumen marginal. Dengan
kata lain, kurva-kurva tersebut menunjukkan biaya yang dipikul produsen
marginal. Dengan kata lain, kurva tersebut menunjukkan nilai atas unit terakhir
aluminium yang dijual.
Jika sama sekali tidak ada intervensi pemerintah, maka harga aluminium akan
bergerak secara bebas menyesuaikan diri dalam rangka menyeimbangkan permintaan
dan penawarannya. Kuantitas yang diproduksi dan dikonsumsi pada ekuilibrium
pasar dapat dikatakan efisien, karena kuantitas tersebut memaksimalkan surplus
produsen dan surplus konsumen. Dalam kondisi tersebut, pasar mampu
mengalokasikan segenap sumber daya sedemikian rupa, sehingga memaksimalkan
nilai total konsumen yang membeli dan memakai aluminium minus biaya total
produsen yang membuat dan menjual aluminium tersebut.
2) Teori
Kesejahteraan Ekonomi
Teori kesejahteraan ekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang menggunakan
teknik ekonomi mikro untuk mengevaluasi kesejahteraan ekonomi, terutama relatif
terhadap keseimbangan umum kompetitif dalam ekonomi untuk efisiensi ekonomi dan
distribusi pendapatan yang dihasilkan yang terkait dengannya. Menganalisis
kesejahteraan sosial, secara terukur, dalam hal kegiatan ekonomi dari individu
yang terdiri dari masyarakat teoritis yang dipertimbangkan. Dengan demikian,
individu, dengan kegiatan ekonomi yang terkait, merupakan unit dasar
penggabungan untuk kesejahteraan sosial, apakah kelompok, komunitas, atau
masyarakat, dan tidaklah ada “kesejahteraan sosial” yang terpisah dari
“kesejahteraan” yang berhubungan dengan unit-unit individu.
Kesejahteraan ekonomi biasanya memerlukan preferensi individu seperti yang
diberikan dan menetapkan peningkatan kesejahteraan dalam hal efisiensi pareto
dari keadaan sosial A ke keadaan sosial B jika setidaknya satu orang lebih
menyukai B dan tak ada orang lain yang menentangnya. Tidak ada persyaratan
ukuran kuantitatif yang unik dari peningkatan kesejahteraan yang tersirat
dengan hal ini. Aspek lain dari kesejahteraan memperlakukan pendapatan / distribusi
barang, termasuk kesetaraan, sebagai dimensi kesejahteraan lebih lanjut.
3) Eksternalitas
Negatif dan Positif dalam Produksi maupun Konsumsi
Ketika seseorang terlibat dalam suatu aktivitas yang mempengaruhi
kesejahteraan, meskipun tidak secara langsung dan belum membayar maupun belum
menerima kompensasi atas dampak tersebut. Ketika pengaruhnya terhadap
lingkungan kurang baik, eksternalitas disebut sebagai eksternalitas
negatif. Ketika pengaruhnya pada lingkungan mendatangkan manfaat, eksternalitas
disebut sebagaieksternalitas positif.
4) Eksternalitas
dalam Produksi
Eksternalitas negatif:
Dalam melangsungkan kegiatan produksinya, pabrik-pabrik aluminium
menimbulkan polusi. Untuk setiap aluminium yang mereka produksi, sejumlah asap
kotor yang mengotori atmosfer tersembur dari tanur pabrik-pabrik tersebut.
Karena asap itu membahayakan kesehatan siapa saja yang menghirupnya, maka asap
itu merupakan eksternalitas negatif dalam produksi aluminium.
Eksternalitas positif:
Contoh yang dapat dikemukakan disini adalah pasar robot industri (robot
yang khusus dirancang untuk melakukan kegiatan atau fungsi tertentu di
pabrik-pabrik). Robot adalah ujung tombak kemajuan teknologi yang mutakhir.
Sebuah perusahaan yang mampu membuat robot, akan berkesempatan besar menemukan
rancangan-rancangan rekayasa baru yang serba lebih baik. Rancangan ini tidak
hanya akan menguntungkan perusahaan yang bersangkutan, namun juga masyarakat
secara keseluruhan karena pada akhirnya rancangan itu akan menjadi pengetahuan
umum yang bermanfaat. Eksternalitas positif seperti ini biasa disebut “imbasan
teknologi” (technology spillover).
5) Eksternalitas
dalam Konsumsi
Eksternalitas negatif:
Konsumsi minuman beralkohol, misalnya, mengandung eksternalitas negatif
jika si peminum lantas mengemudikan mobil dalam keadaan mabuk atau setengah
mabuk, sehingga membahayakan pemakai jalan lainnya.
Eksternalitas positif:
Contohnya adalah konsumsi pendidikan. Semakin banyak orang yang terdidik,
masyarakat atau pemerintahnya akan diuntungkan. Pemerintah akan lebih mudah
merekrut tenaga-tenaga cakap, sehingga pemerintah lebih mampu menjalankan
fungsinya dalam melayani masyarakat.
6) Kebijakan
publik dalam mengatasi eksternalitas
Setiap kali eksternalitas muncul sehingga mengakibatkan alokasi sumber daya
yang dilakukan pasar tidak efisien, pemerintah dalam melakukan salah satu dari
dua pilihan tindakan yang ada. Pilihan pertama adalah menerapkan
kebijakan-kebijakan atau pendekatan komando dan kontrol (command-and-control
policies), atau menerapkan kebijakan-kebijakan berdasarkan pendekatan pasar
(market-base policies). Bagi para ekonom, pilihan kedua lebih baik, karena
kebijakan berdasarkan pendekatan pasar akan mendorong para pembuat keputusan di
pasar swasta, untuk secara sukarela memilih mengatasi masalahnya sendiri.
ANALISIS
Barang publik yang bisa dimiliki atau digunakan dan bisa dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat yang diadakan
maupun dibentuk oleh pemerintah tentunya bukan jadi dengan sendirinya.
Barang-barang publik tersebut dibuat dari dan untuk masyarakat. kami sebut dari
masyarakat karena penyediaan dan pengadaan barang-barang publik ini memang ada
berkat pengalokasian dana yang berasal dari masyarakat, yakni pajak. Kemudian
dikatakan untuk masyarakat, karena pengadaan barang-barang publik memang
ditujukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Pemenuhan barang publik adalah dilakukan oleh pemerintah melalui keputusan
politik. Pemerintah hendaknya dapat mengetahui kebutuhan masyarakat, kemudian
pemerintah harus menyusun daftar kebutuahn barang publik serta melaksanakan
pemenuhannya dan menetapkan pajak kepada warga negaranya.
Dalam penyediaan barang publik tercipta adanya free riders adalah orang yang ikut menikmati barang publik tanpa
mengeluarkan kontribusi tertentu, sementara ada pihak lain yang berkontribusi
untuk mengadakan barang publik tersebut. Hal inilah yang perlu dilihat dan
diperhatikan kembali oleh pemerintah.
Ketika suatu transaksi antara pembeli dan penjual secara langsung
memengaruhi pihak ketiga, efek ini disebut suatu eksternalitas. Eksternalitas
negatif seperti polusi, menyebabkan jumlah optimal secara sosial dalam pasar
kurang dari jumlah keseimbangannya. Eksternalitas positif, seperti imbas
teknologi, menyebabkan jumlah optimal secara sosial lebih dari jumlah
keseimbanganya.
Pihak-pihak yang terkena efek dari eksternalitas dapat menyelesaikan
masalah mereka sendiri. Sebagai contoh ketika suatu bisnis menghasilkan
eksternalitas bagi bisnis lain keduanya dapat menginternalisasikan
eksternalitas itu dengan cara merger. Ketika pihak-pihak swasta tidak mampu
menangani efek-efek eksternal, seperti polusi, pemerintahan membantu dengan
ikut campur. Kadang-kadang pemerintah menghindari dilakukannya
kegiatan-kegiatan yang tidak efisien dari segi sosial dengan melarang
perilaku-perilaku tertentu. Sebagai contoh, pemerintah dapat melindungi
lingkungan dengan mengeluarkan sejumlah terbatas izin berpolusi. Hal ini juga
untuk melindungi masyarakat ataupun populasi lainnya di suatu wilayah atau
kawasan tertentu.
BAB III
PENUTUP
Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi individu tertentu tidak
akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut, bersifat non-rival
dan non-eksklusif. Macam barang publik menurut penggunaannya, yaitu non-rivalry
dan non-excludable. Barang publik yang penting yaitu pertahanan nasional,
penelitian ilmu pengetahuan dan pengentasan kemiskinan. Dalam penyediaan barang
publik tercipta adanya free riders
adalah orang yang ikut menikmati barang publik tanpa mengeluarkan kontribusi
tertentu, sementara ada pihak lain yang berkontribusi untuk mengadakan barang
publik tersebut.
Akhirnya pemenuhan barang publik adalah dilakukan oleh pemerintah melalui
keputusan politik. Cara penentuan tersebut hendaknya dapat ditempuh melalui
proses otoriter atau monopoli oleh pemimpin politik, dan proses voting yang
melibatkan wakil rakyat. Dalam proses monopoli, pemerintah hendaknya dapat
mengetahui kebutuhan masyarakat, kemudian pemerintah harus menyusun daftar
kebutuahn barang publik serta melaksanakan pemenuhannya dan menetapkan pajak kepada
warga negaranya.
DAFTAR PUSTAKA
http://danisn.student.esaunggul.ac.id/tag/barang-publik-dan-eksternalitas/
http://dn3111.blogspot.com/2012/07/v-behaviorurldefaultvmlo.html
Reksohadiprodjo, Sukanto. 2001. Ekonomika
Publik. Yogyakarta: BPFE.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar